"welcome to my blog"

with: UR D 1 Vina

Sabtu, 02 Juni 2012

Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia


Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
Oleh: Ervina Hasibuan (7103210015)
kemiskinan
A.    Pendahuluan
Kemiskinan  bukanlah masalah baru lagi bagi Negara Indonesia. Kemiskinan telah menjadi masalah yang tiada habis-habisnya di Negara Indonesia saat ini. Bagaimana tidak sampai saat ini belum ada tindakan pemerintah yang memberikan  dampak nyata pada pengurangan kemiskinan. Kita tahu bahwa telah banyak  program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum memberikan dampak atau belum membuahkan hasil. Hal ini bukanlah pernyataan bahwa kita harus menyalahkan pemerintah, karena sebenarnya langkah pemerintah ini sudah cukup besar, dan seharusnyalah kita juga ikutserta dalam memberikan solusi pengentasan kemiskinan.
Sebagai contoh bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin adalah dengan memberikan dana BOS untuk membantu anak-anak yang berasal dari masyarakat miskin dalam pendidikan, memberikan raskin, dan bantuan langsung tunai. Tetapi dalam hal ini ada saja masalah yang menghambat pemerataan bantuan. Misalnya saja pemberian dana bantuan tidak dengan tepat, bahkan ada masyarakat yang dianggap miskin tidak memperoleh bantuan, sementara yang tidak layak memperoleh bantuan malah menerima bantuan. Hal ini menyebabkan tidak adanya perkembangan. Apalagi jika hal seperti ini berlanjut terus menerus.
 Sebenarnya apa yang terjadi dinegara ini mengenai kemiskinan tidaklah jauh dari pribadi kita sendiri. Pada hakikatnya sebuah kenyataan besar atau sebuah masalah besar hanya bisa diselesaikan dengan memulainya dari hal kecil, yaitu diri sendiri.
Memulai dari diri sendiri, dalam hal ini maksudnya bahwa kita seharusnya mampu melakukan tindakan-tindakan keseharian kita dengan membudayakan hidup hemat, sederhana dan tidak berlebihan. Masalah utama yang sering kita hadapi adalah, misalnya dalam sebuah rumah tangga. Seorang ibu sudah tahu bahwa keuangan keluarganya sudah menipis atau bahkan tidak ada lagi, tetapi karena keluarga tersebut menganut budaya boros, gengsi dan ingin dipandang maka segala sesuatuya dilakukan untuk memperoleh barang yang di inginkan tersebut, langkah yang sering dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman, atau mengutang. Sekali melakukan pinjaman maka akan semakin ketagihan, bagaimana seseorang tidak mengalami kemiskinan yang tak kunjung berakhir jikalau budaya boros  tak dapat dihentikan.
Sebagai seorang mahasiswa juga sering terjadi seperti hal tersebut diatas. Kita bisa mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara mengurangi keinginan kita untuk memiliki suatu yang tidak benar-benar penting untuk kita miliki, dan sebaiknya kita harus mampu menjadikan budaya kita menjadi budaya hemat.
Jadi dalam bahasan selanjutnya akan dijelaskan sekilas mengenai apakah itu kemiskinan dan bagaimana cara menanggulanginya.

B.     Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia
 kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bisa saja disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya dan memperoleh pendidikan dan pekerjaan.
(Hari Susanto 2006) mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang.
Sifat kemiskinaan dan ketidakmerataan pendapatan menjadi masalah yang sering dan banyak dibicarakan dibanyak Negara didunia. Walaupun yang menjadi sasaran utamanya yang berhubungan dengan masalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata didalam ekonomi, tetapi perlu pula diketahui bahwa kedua tujuan itu hanya sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan didalam arti yang lebih luas yang terdapat dinegara-negara berkembang.
            (M.Ishak,SE,AK, M.Si. :136) dituliskan bahwa Jika muncul pertanyaan apakah langkah yang selama ini dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan  secara langsung telah mengurangi tingkat kemiskinan? Jawaban dari pertanyaan ini jelas ya, meskipun relatif sangat lambat. Memang ukuran lambat atau cepat secara kuantitatif tidak ada. Namun barangkali bias dipertanyakan perbandingan antara kemampuan bangsa untuk meningkatkan kemakmuran rata-rata seluruh bangsa dan sekaligus  kemampuan bangsa untuk ikut memiliki salah satu orang terkaya di dunia, dengan masih hadirnya lebih dari 25 juta warga bangsa Indonesia yang pendapatannya masih dibawah Rp 350,00 per orang tiap hari.
Sebenarnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan atau tantangan kita dengan ya atau tidak. Untuk bisa menjawabnya secara memuaskan  maka diperlukan perasaan. Dan inilah maksud dari adanya jalur pemerataan yaitu pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan ekonomi yaitu rasa diperlakukan adil dalam aneka kehidupan dan aktivitas ekonomi. Rakyat kecil tidak mengutamakan pemerataan yang secara total dalam pembagian pendapatan nasional, tetapi cukup diperlakukan dengan adil dalam kehidupan ekonomi. Perhatian Negara-negara miskin lebih ditujukan pada pertentangan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Tingkat pengangguran terus meningkat baik dikota maupun di desa. Distribusi pendapatan dari tahun ketahun makin tidak merata. Sehingga banyak beranggapan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat gagal dalam upaya  menanggulangi kemiskinan masyarakat.
(Koran SIB 2000: 11) menjelaskan bahwa Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2000 kasus balita kekurangan gizi dan 206 anak di bawah lima tahun gizi buruk. Sedangkan di Bogor selama 2005 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat [PPSM Kesmas] Jakut pada Desember 2005 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus. Hal ini menjelaskan bahwa selain masalah pendapatan yang rendah, masalah kemiskinan juga tidak lepas dari masalah kesehatan. Bagaimana tidak kesehatan tidak terganggu, jika seorang ayah dalam sebuah keluarga tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, pesti pendapatannya juga tidak aka nada, bagaimana bisa ayah tersebut memberikan makanan dengan tingkat gizi yang cukup bagi keluarganya? Hal ini lah salah satu masalah yang perlu ditanggulangi agar kemiskinan bisa terhapuskan.
Dampak Kemiskinan
(dalam pengaksesan dari internet) menjelaskan bahwa Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan [growth]. Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan atau dengan kata lain meraka terpaksa di-PHK [Putus
C.    Lingkaran perangkap kemiskinan
(Sadono Sukirno : 113 ) dalam bukunya dijelaskan mengenai Perangkap kemiskinan. Bahwa perangkap kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan dimana sesuatu Negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai  tingkat pembangunan yang lebih tinggi.



Lingkaran perangkap kemiskinan digambarkan  sebagai berikut:
Kekayaan alam kurang dikembangkan
              (3)
 Masyarakat masih terbelakang                   (1)
Kekurangan modal

Pembentukan modal rendah                                                               Produktivitas rendah


Tabungan rendah
 
                                                  (2)
Pembentukan modal rendah                           Pendapatan riil rendah


Kalau dirangkum dan di analisis mengenai penghambat pembangunan yang baru diuraikan diatas, maka pada  hakikatnya teori lingkaran perangkap kemiskinan berpendapat bahwa:
(i)                 adanya ketidakmampuan mengerahkan tabungan yang cukup
(ii)               kurangnya rangsangan penanaman modal
(iii)             rendahnya taraf hidup pendidikan, kemahiran masyarakat, pengetahuaan, merupakan factor yang menyebabkan adanya hamabatan menciptakan pembentukan modal dan perkembangan ekonomi.

Kritik teori perangkap kemiskinan
Pandangan yang mengemukakan tentang factor-faktor yang menghambat pembangunan dalam bentuk lingkaran perangkap kemiskinan telah dikritik oleh Buer (PT> Bauer, London). Ia sama sekali tidak dapat menerima pandangan yang dinyatakan dalam teori  tersebut. Intinya kritik bauer mengatakan tidak benar bahwa Negara berkembang terjerat dalam suatu lingkaran perangkap kemiskinan dan stagnasi.                 
Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse [to be] atau [martabat manusia] dan habere [to have] atau [harta atau kepemilikan]. Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.
Pada mulanya adalah kemiskinan. Lalu pengangguran. Kemudian kekerasan dan kejahatan [crime]. Martin Luther King [1960] mengingatkan, “you are as strong as the weakestof the people.” Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah. Maka untuk menjadi bangsa yang besar mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah
Cara penanggulangan masalah kemiskinan
(Bachrawi Sanusia : 64 ) menyatakan bahwa penanggulangan mengenai kemiskinan dan ketidak merataan pendapatan yang sudah berjalan begitu lamanya, merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan kebijaksanaan.
1.      Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
  • Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
  • Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
  • Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena itulah, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan segala permasalahan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, sistem berlanjut dan sifatnya yang tetap. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.
·         Dari aspek pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan.
·         Dari aspek kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan.
·         Dari aspek ekonomi, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan.
Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorentasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.
D.    Enam Langkah menanggulangi masalah Kemiskinan
Berdasarkan informasi yang dikutif dari pengaksesan internet (Indonesia Expanding Horizons) menyatakan bahwa  Dalam penanggulangan kemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai usaha yang telahvdijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru adalah menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut ini dijabarkan sepuluh langkah yang dapat diambil dalam mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut.

1.      Meningkatkan Fasilitas Jalan dan Listrik di Pedesaan.
Jalan nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, coba kita perhatikan bagaiman jalan di kabupaten? setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisi yang buruk. Hal yang sama juga dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat ini masih banyak penduduk desa,yang belum menikmati tenaga listrik. Ini adalah salah satu yang harus diperbaiki

2.      Memperbaiki Kesehatan Melalui Fasilitas Sanitasi Yang Baik
Indonesia juga mengalami krisis dalam penyediaan fasilitas sanitasi. Pemerintah memang pernah melakukan perbaikan dalam hal penyediaan air dan sanitasi, akan tetapi hanya sebagian kecil saja. Akibatnya, masih banyak penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada di dekat tempat pembuangan limbah. Hal ini membuat penduduk miskin cenderung menjadi lebih mudah sakit. Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan:

1.      pemerintah dapat menjalankan kampanye dan himbauan publik secara nasional untuk meningkatkan kesadaran dalam penggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Biaya yang diperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi, sementara hasilnya bisa bermanfaat cukup baik.
2.      Penyediaan sanitasi memang harus diperbaiki. hal terpenting adalah : (i)mengadakan kesepakatan dalam pihak pemimpin untuk membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi dan (ii) mendorong pemimpin untuk membangun fasilitas sanitasi pada tingkat daerah dan kota.

3.      Pembatasan pajak yang merugikan usaha local dan orang miskin
Salah satu sumber penghasilan bagi penduduk miskin di daerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian. Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dari usaha pendukung pertanian. Sayangnya, saat ini banyak pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi.
Usahawan pada saat ini harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus berbagai izin yang sebelumnya dapat mereka peroleh secara cuma-cuma. Belum lagi berbagai pungutan liar yang harus dibayarkan untuk menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan aman. Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat lokal dan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas barang yang mereka produksi.

4.      Memberikan Hak Menggunakan Tanah Bagi Masyarakta Miskin
Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskin pada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka.

5.      Perbaikan Atas Kualitas Pendidikan
Indonesia memang berhasil menuntaskan pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya dan terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat menamatkannya Hal ini terkait erat dengan masalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya kualitas pendidikan dan rendahnya pendapatan. Pemerintah dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat miskin dengan cara:

1. Membantu dalam hal pembiayaan pendidikan
2. Menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.
3. Mengubah beasiswa Jaring Pengaman Sosial


6.      Menyediakan Dana Untuk Masyarakat Miskin
Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini. Untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa hal di bawah ini:
1. Memberikan bantuan dana untuk membantu menanggulangi kesenjangan keuangan antar daerah. Dengan memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas fiskal. Tetapi pada kenyataannya, dana ini masih dialokasikan berdasar pola pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu penetapan besar DAU harus lebih banyak didasarkan formula di atas, bahkan dengan memberikan porsi yang lebih besar pada tingkat kemiskinan.
2. Meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan, kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Daerah yang lebih miskin harus dapat menerima Dana yang lebih besar,

E.     Penutup
Secara keseluruhan dapat kita katakana bahwa kesejahteraan hidup itu sebenarnya belum tercipta. Kalau sekarang mereka bias makan, mereka juga harus memikirkan bagaimana dan apakah besok makan. Dan apabila ada sebuah keluarga yang sakit maka masalah akan timbul dalam hal biaya. Jangankan untuk biaya berobat untuk makan saja sering tidak mampu membeli makan. Pendidikan bahkan menjadi keresahan bagi orang tua. Kurang baiknya keadaan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat menandakan bahwa belum terciptanya kesejahteraan.
Jika kita perhatikan banyak pencapaian yang telah dilakukan pemerintah demi mengentaskan atau menanggulangi masalah kemiskinan, tetapi tak dapat kita sangkal bahwasannya Negara Indonesia masih tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Salah satu cara dalam memerangi atau menanggulangi masalah kemiskinan itu adalah dibutuhkannya langkah yang berkelanjutan, terarah dan terpadu, yang khususnya memperbaiki atau membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik melalui perbaikan aspek pendidikan, perbaikan dalam hal kesehatan yaitu meningkatkan gizi masyarakat, (meningkatkan derajat dalam aspek kesehatan), dicanangkannya program keluarga berencana.
Akhirnya perlu ditekankan dan digaris bawahi bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan yang dilakukan suatu Negara harus dinilai dari segi Kualitas Manusianya itu sendiri. Sumber Daya manusia lah yang merupakan tolok ukur  pembangunan, tidak hanya pendapatan perkapita. Semoga Negara Indonesia bebas dari kemiskinan dengan waktu yang cepat.


DAFTAR PUSTAKA

Ishak. M. 2010. Mata Kuliah Sosial Ekonomi. Medan. FE Unimed.
Sukirno, Sadono. 2007. Ekonomi Pembangunan (proses masalah dan dasar kebijakan) Edisi 2, Penerbit Kencana. Jakarta.
Sanusi, Bachrawi. 2004. Pengantar Ekonomi Pembangunan.  Penenrbit PT Rineka Cipta. Jakarta.
Sihombing, Dionisius Dkk, 2011. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri Medan. Fakultas Ekonomi. Medan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar